Selamat Datang Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas diluncurkannya website resmi Pengadilan Negeri Tais dengan alamat domain www.pn-tais.info. Tujuan utama dari pengembangan website ini adalah sebagai media informasi bagi para pencari keadilan serta masyarakat luas yang membutuhkannya dan merupakan implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan jo SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Lanjut
Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, adalah layanan informasi berbasis teknologi yang di dalamnya terdapat pencatatan informasi yang sangat lengkap, sehingga data bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan Aplikasi Sistem Informasi untuk Penerlusuran Alur Perkara yang berbasis web. Lanjut

Berita dan Informasi


15 Mar

Persidangan Setempat Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit

Sidang lanjutan perkara pidana nomor 92/PID.B/2014/PN Tas dengan agenda persidangan Pemeriksaan Setempat telah dilaksanakan kemarin tanggal 21 April 2015.


15 Mar

Persidangan Setempat Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit

Sidang lanjutan perkara pidana nomor 92/PID.B/2014/PN Tas dengan agenda persidangan Pemeriksaan Setempat telah dilaksanakan kemarin tanggal 21 April 2015.


15 Mar

Persidangan Setempat Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit

Sidang lanjutan perkara pidana nomor 92/PID.B/2014/PN Tas dengan agenda persidangan Pemeriksaan Setempat telah dilaksanakan kemarin tanggal 21 April 2015.



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

aduanBerdasarkan SK KMA 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakum1Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas